PENGUJIAN KESEHATAN BAGI CPNS, PNS DAN PEGAWAI PEMERINTAH

  • MUAMMAR YULIANA
  • Selasa, 05 Maret 2019
  • 17:44:42 WIB
  • 442

Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) antara lain ditegaskan, bahwa kedudukan dan peranan pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). ASN adalah penting dan menentukan perkembangan terselenggarannya pemerintahan, karena ASN merupakan unsur pendukung utama dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan Nasional. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan terutama tergantung dari kesempurnaan Aparatur Negara dan kesempurnaan Aparatur Negara tergantung dari kesempurnaan PNS dan PPPK. Dalam rangka usaha mencapai kesempurnaan Pegawai Negeri Sipil dan tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indonesia seperti tersebut di atas perlu dijamin dan dipelihara kesegaran dan kesehatan jasmani dan rokhaninya, sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna, untuk itu perlu diadakan pengujian kesehatan secara tertib, teratur dan berkelanjutan.


Landasan Hukum

  1. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia
  2. Surat Edaran Kepala BAKN 15/SE/77 tentang pelaksanaan pengujian kesehatan PNS dan Tenaga-tenaga lainnya pada Negara Republik Indonesia
  3. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 142/MENKES/SK/VII/77 dan Nomor : 652/KEP/1977 tentang Wewenang Pengujian Dokter Penguji Tersendiri, Team Penguji Kesehatan, dan Team Khusus Penguji Kesehatan

Penjelasan

Kesempurnaan PNS perlu dijamin dan dipelihara kesegaran dan kesehatan jasmani serta rohaninya, maka dalam rangka menjamin kesempurnaan tersebut dipandang perlu diadakan pengujian kesehatan secara tertib, teratur, dan berkelanjutan agar PNS dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna. Pejabat yang berwenang mengajukan permintaan pengujian kesehatan adalah :

  1. Menteri, Jaksa Agung, Pimpunan LPND, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur KDH Tingkat I, Bupati/Walikota Madya, KDH Tingkat II, untuk CPNS/PNS semua golongan ruang.
  2. Gubernur KDH Tingkat I/Pimpinan Instansi yang menerima perbantuan untuk CPNS semua golongan ruang yang diperbantukan pada DO atau Instansi lain.

Uji kesehatan bagi PNS sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 15/SE/1977. Didalam sudat edaran diatur bahwa Uji Kesehatan diberlakukan bagi :

  1. CPNS yang akan diangkat menjadi PNS;
  2. Pelajar atau mahasiswa yang akan menuntut pelajaran dalam rangka ikatan dinas Pemerintah;
  3. PNS yang menurut pejabat yang berwenang tidak dapat melanjutkan pekerjaannya karena kesehatannya;
  4. PNS yang oleh pejabat yang berwenang dianggap memperlihatkan tanda-tanda suatu penyakit-penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi diri sendiri atau lingkungan sekitarnya;
  5. PNS yang telah melaksanakan dan berakhirnya cuti sakit menurut aturan yang berlaku belum mampu bekerja kembali;
  6. PNS yang akan melaksanakan tugas tertentu di luar negeri
  7. PNS yang akan mengikuti pendidikan/latihan tertentu;
  8. PNS yang akan diangkat dalam jabatan tertentu;
  9. Pegawai Negeri Sipil dan tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atas usul Kepala BAKN (BKN).

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud poin 6, 7  dan 8 ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atas usul kepala BAKN (BKN).

Yang berwenang melakukan pengujian kesehatan (sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Repubik Indonesia dan Kepala BKN Nomor 142/MENKES/SK/VII/77 nomor 652/KEP/1977 tentang Wewenang Pengujian Dokter Penguji Tersendiri, Team Penguji Kesehatan dan team Khusus Penguji Kesehatan).


Wewenang Pengujian Kesehatan

1. DOKTER PENGUJI TERSENDIRI adalah dokter yang bekerja pada suatu Unit Pelaksana Rumah Sakit atau Puskesmas yang sekurang-kurangnya memiliki laboratorium untuk pemeriksaan darah, air seni, tinja dan mempunyai karit baca untuk memeriksan virus

Dokter Penguji tersendiri, melakukan pengujian kesehatan terhadap :

a. CPNS yang akan diangkat menjadi PNS golongan ruang II/d ke bawah

b. Pelajar atau mahasiswa yang akan menuntut pelajaran dalam rangka ikatan dinas dengan pemerintah

2. TEAM PENGUJI KESEHATAN, berkedudukan sekurang-kurangnya di Rumah Sakit Kelas C, atau untuk propinsi yang belum mempunyai Rumah Sakit kelas C, maka team penguji kesehatan berkedudukan di Rumah Sakit Propinsi. Team Penguji Keshatan melakukan pengujian kesehatan

Team Penguji Kesehatan, melakukan pengujian kesehatan terhadap :

a. CPNS yang akan diangkat menjadi PNS

b. Pegawai Negeri Sipil yang :

  1. Menurut pendapat pejabat yang berwenang tidak dapat melanjutkan pekerjaannya karena kesehatannya;
  2. Oleh pejabat yang berwenang dianggap memperlihatkan tanda-tanda suatu penyakit-penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi diri sendiri atau lingkungan sekitarnya;
  3. Setelah berakhirnya cuti sakit menurut aturan yang berlaku belum mampu bekerja kembali;
  4. Akan melaksanakan tugas tertentu di luar negeri;
  5. Akan mengikuti pendidikan/latihan tertentu; dan
  6. Akan diangkat dalam jabatan tertentu.

c. Pegawai Negeri Sipil dan tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atas usul Kepala BAKN (BKN)

d. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud poin (4), (5), (6) dan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atas usul kepala BAKN (BKN)

3. TEAM KHUSUS PENGUJI KESEHATAN adalah team khusus yang ditetapkan untuk keperluan tertentu. Team Khusus Penguji Kesehatan melakukan :

a. Pengujian kesehatan PNS dan tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indonesia untuk keperluan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah berkonsultasi dengan Kepala BKN

b. Pemeriksaan dan penilaian keberatan yang diajukan oleh PNS atau pejabat yang berwenang atas hasil pengujian kesehatan yang dilakukan oleh Dokter Penguji Tersendiri atau Team Penguji Kesehatan

c. Tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan


Hasil Pengujian Kesehatan diputuskan dengan sebutan sebagai berikut :

  1. Memenuhi syarat untuk semua jenis pekerjaan pada umumnya;
  2. Memenuhi syarat untuk jenis pekerjaan tertentu;
  3. Memenuhi syarat untuk jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau b dengan bersyarat;
  4. Ditolak sementara, untuk sementara belum memenuhi syarat kesehatan dan memerlukan pengobatan/perawatan dan ujian kesehatan perlu diulang setelah selesai pengobatan/perawatan;
  5. Ditolak, tidak memenuhi syarat untuk menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Hasil pengujian kesehatan diberitahukan secara tertulis kepada yang PNS yang bersangkutan dan pejabat yang berwenang menurut bentuk yang telah ditentukan. Dalam hal diberikan sebutan “memenuhi syarat dengan bersyarat” (c), kepada pejabat yang berwenang secara tertulis diberikan laporan mengenai tindakan yang diambil. Dalam hal ditolak sementara, maka pejabat yang berwenang harus diberitahukan secara tertulis untuk berapa lama penolakan sementara itu. Dalam hal ditolak atau ditolak sementara, kepada PNS yang bersangkutan diberitahukan secara lisan atau tertulis segala sesuatu yang boleh dibertahukan.

Hasil kesehatan berlaku untuk 1 (satu) tahun TMT dikeluarkannya surat keterangan tentang hasil ujian.

DOWNLOAD KLIK ►►  Selengkapnya dibawah ini