• 021 - 3519070 Ext 2524
  • ropeg@kkp.go.id
  • Helpdesk

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING

  • Dadah Suranto, S.Kom
  • Rabu, 05 Juli 2017
  • 10:53:35 WIB
  • 5163

Menindaklanjuti surat kami Nomor B.290/SJ/KP.420/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 halPengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing, perlu kami informasikan bahwa:

  1. Menteri Kelautan dan Perikanan telah menetapkan empat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan:
    1. Nomor 20/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara Penyesuaian (Inpassing) dan Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir;

    2. Nomor 30/PERMEN-KP/2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Melalui Penyesuaian/Inpassing;

    3. Nomor 31/PERMEN-KP/2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Melalui Penyesuaian/Inpassing; dan

    4. Nomor 35/PERMEN-KP/2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan Melalui Penyesuaian/Inpassing,

yang dapat diunduh pada laman http://infohukum.kkp.go.id.

  1. Pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka penyesuaian/inpassing dalam jabatan fungsional bidang kelautan dan perikanan akan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri dimaksud, oleh masing-masing unit kerja pembina, yaitu:
    1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut selaku unit kerja pembina Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir;

    2. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkapselaku unit kerja pembina Jabatan Fungsional Pengawas Perikananbidang Penangkapan Ikan;

    3. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya selaku unit kerja pembina Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan bidangPembudidayaan Ikan dan Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan bidang budidaya;

    4. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan selaku unit kerja pembina Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan;
      Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan selaku unit kerja pembina Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan bidang Penaatan Peraturan Perundang-undangan; dan

    5. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan selaku unit kerja pembina Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan bidang Mutu Hasil Perikanan dan Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan karantina.

  2. Pelaksanaan penyesuaian/inpassing dalam jabatan fungsional bidang kelautan dan perikanan harus didasarkan pada kebutuhan jabatan fungsional bidang kelautan dan perikanan yang telah dihitung dan dimasukkan dalam aplikasi e-Formasi, sertatelah mendapatkan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara dan ditetapkan formasinya oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

 

Sehubungan hal di atas, apabila pada instansi/unit kerja Saudara terdapat Pegawai Negeri Sipilyang sesuai ketentuan dapat diangkat dalam jabatan fungsional bidang kelautan dan perikanan melalui penyesuaian/inpassing dan berminat, mohon kiranya segera menyampaikan usulan kepada kami untuk diikutsertakan dalam pelaksanaan uji kompetensi.